Laporan Riset Strategis

Analisis Dinamika Struktur dan Kebijakan DPRD Kabupaten Tegal Periode 2024-2029

Transformasi politik pasca-Pemilu 2024 di Kabupaten Tegal ditandai dengan dominasi signifikan PKB dan tantangan fiskal berat akibat pemotongan dana transfer pusat. Laporan ini membedah struktur organisasi, proyeksi anggaran 2026, dan isu strategis pembangunan daerah.

50
Anggota Terpilih
34%
Dominasi Kursi PKB
Rp249 M
Penurunan Pendapatan 2026

Daftar Isi

3. Temuan Kunci & Visualisasi Data

Komposisi Kursi DPRD Kabupaten Tegal 2024-2029

Gambar 3.1: PKB memegang posisi dominan dengan 17 kursi.

Proyeksi Pendapatan & Belanja (Dalam Triliun Rupiah)

Gambar 3.2: Defisit 2026 diproyeksikan nihil melalui kebijakan penyeimbangan anggaran yang ketat.

1. Pendahuluan

DPRD Kabupaten Tegal periode 2024-2029 resmi memulai masa baktinya pada 28 Agustus 2024 dengan pelantikan 50 anggota terpilih. Lembaga ini memegang mandat krusial dalam menghadapi transisi ekonomi makro pasca-pandemi dan dinamika fiskal nasional. Berdasarkan laporan kinerja, DPRD saat ini fokus pada penyelarasan kebijakan daerah dengan program strategis nasional, termasuk penanganan pengangguran terbuka yang masih berada di angka 7,53% pada 2024.

"Kepemimpinan definitif yang terbentuk pada Oktober 2024 menjadi fondasi stabilitas politik untuk 50 hari kerja sisa tahun anggaran 2024."

2. Struktur Organisasi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD)

2.1 Pimpinan Definitif

Jabatan Nama Fraksi
KetuaH. Wasbun Jauhara Khalim, SEPKB
Wakil Ketua ISugono (KRT Sugono Adinagoro)PDI Perjuangan
Wakil Ketua IIRudi Indrayani, SH, MHGerindra
Wakil Ketua IIIAgus Solichin, S.Psi.IGolkar

2.2 Pembagian Komisi

Komisi I: Pemerintahan

Ketua: Abu Suud (Gerindra). Fokus: Hukum, Keamanan, dan ASN.

Komisi II: Ekonomi

Ketua: Nursidik (PDI-P). Fokus: Keuangan, Pertanian, dan PAD.

Komisi III: Pembangunan

Ketua: Rustoyo/Umi Azkiyani. Fokus: Infrastruktur dan Jalan.

Komisi IV: Kesra

Ketua: Agus Salim (PKB). Fokus: Kesehatan, Pendidikan, Stunting.

3. Fungsi Legislasi dan Kebijakan Anggaran

Tahun 2026 diproyeksikan sebagai tahun fiskal yang menantang. Dana Transfer Pemerintah Pusat dipotong sebesar Rp360 Miliar, yang menyebabkan penurunan total pendapatan RAPBD 2026 sebesar Rp249 Miliar.

Propemperda Strategis 2025

  • Perda BPR Bank Tegal
  • Penanganan Perumahan Kumuh
  • Pertanggungjawaban APBD 2024

Target Fiskal 2026

  • Penaikan PAD: +Rp13 Miliar
  • Rasionalisasi Belanja: Rp249 M
  • Penggunaan Silpa: Rp120 M

4. Isu Strategis & Aspirasi Lokal

Berdasarkan hasil reses dan dialog terbuka dengan masyarakat (GMTB), terdapat lima pilar utama yang menjadi perhatian dewan:

  • Infrastruktur Kerusakan saluran irigasi di Warureja dan Suradadi, serta perbaikan jalan rusak di Dapil III.
  • Sosial & Kesehatan Target penurunan prevalensi stunting ke angka 12,2% dan penyelesaian masalah sampah.
  • Ekonomi Tingginya pengangguran terbuka (7,53%) dan program pemberdayaan UMKM melalui Koperasi Desa.
  • Lingkungan Mitigasi bencana rob di pesisir utara dan penghijauan 25.000 pohon di Waduk Cacaban.

5. Analisis Komparatif Kekuatan Politik

Transisi dari periode 2019-2024 ke 2024-2029 menunjukkan konsolidasi kekuatan pada partai-partai besar berbasis massa Islam dan Nasionalis.

Partai Kursi 2019 Kursi 2024 Tren
PKB1417+3
PDI-P1210-2
Gerindra78+1
Golkar67+1
PKS24+2

6. Metodologi Riset

Laporan ini disusun menggunakan metode desk research yang komprehensif, mengintegrasikan data dari tiga pilar analisis:

  • Investigasi Struktural: Pemetaan 50 anggota dewan, fraksi, dan AKD berdasarkan SK resmi DPRD.
  • Audit Kebijakan: Analisis dokumen KUA-PPAS 2025-2026, Keputusan Gubernur Jawa Tengah, dan RKPD Kabupaten Tegal.
  • Monitoring Isu: Pengumpulan data aspirasi dari kanal digital (Jaring Asmara, LAPOR!) dan laporan media massa terkait dinamika lokal.

7. Bibliografi & Sumber Data